Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan dukungan teknis untuk memfasilitasi Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
“Akibatnya, pelayanan dan lelang melalui katalog elektronik LKPP dapat berjalan dengan lancar,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, “dilakukan dalam Kebanggaan Indonesia” di Bali, dikutip dalam siaran pers Jumat. konferensi.
Dukungan dari Kominfo diberikan dalam bentuk aplikasi, bandwidth, dan data center. Menteri juga mendengar bahwa pemerintah daerah berencana untuk menyiapkan kartu debit untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, Kominfo memberikan dukungan dengan mengalokasikan belanja dari APBN untuk sektor telekomunikasi dan informatika.
“Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, Kemenkominfo akan mendukung LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir teknologi informasi,” kata Johnny.
Pemerintah mendorong kepala daerah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi) mendaftarkan produknya ke LKPPe-Catalogue. Pemerintah menargetkan setidaknya satu juta produk buatan lokal masuk dalam katalog elektroniknya pada akhir tahun ini. Saat ini, katalog elektronik memiliki sekitar 200.000 produk lokal.
Kominfo menilai ekosistem digital perlu berpartisipasi dalam katalog elektronik ini guna memudahkan transaksi belanja seperti pembayaran digital menggunakan QRIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah mendesak kementerian untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari anggaran mereka untuk produk dalam negeri. Dari total APBN tahun 2022 sebesar 2.714 triliun rupiah, pemerintah pusat mengalokasikan 526 triliun rupiah, pemerintah daerah mengalokasikan 535 triliun rupiah, dan BUMN mengalokasikan 420 triliun rupiah.
“Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, Kemenkominfo akan mendukung LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir teknologi informasi,” kata Johnny.
Pemerintah mendorong kepala daerah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi) mendaftarkan produknya ke LKPPe-Catalogue. Pemerintah menargetkan setidaknya satu juta produk buatan lokal masuk dalam katalog elektroniknya pada akhir tahun ini. Saat ini, katalog elektronik memiliki sekitar 200.000 produk lokal.
Kominfo menilai ekosistem digital perlu berpartisipasi dalam katalog elektronik ini guna memudahkan transaksi belanja seperti pembayaran digital menggunakan QRIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah mendesak kementerian untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari anggaran mereka untuk produk dalam negeri. Dari total APBN tahun 2022 sebesar 2.714 triliun rupiah, pemerintah pusat mengalokasikan 526 triliun rupiah, pemerintah daerah mengalokasikan 535 triliun rupiah, dan BUMN mengalokasikan 420 triliun rupiah.
Untuk mencapai anggaran, janji setidaknya 400 triliun rupee harus diselesaikan pada 31 Mei, kata Johnny.
“Untuk itu, sektor komunikasi dan informatika telah dikonfirmasi melalui business matching dengan rekor Rp214 triliun, komitmen kementerian dan daerah yang tercatat hingga kemarin,” kata Johnny.
Kominfo mengalokasikan Rp. 10,9 triliun atau setara dengan 43,3% dari total belanja. Jumlah ini bisa meningkat hingga rupiah. Itu setara dengan 11,6 triliun atau 45,9%.
Johnny meminta Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan lingkungannya untuk menyumbangkan 85% dari Produk Nasional Bruto untuk memastikan bahwa pengeluaran nasional menguntungkan produk dalam negeri.
“Ini konfirmasi belanja kementerian. Kebanggaan Indonesia bukan hanya stimulus APBN, tapi juga komitmen Indonesia secara keseluruhan. 85% PDB kita ditopang non-pemerintah. Dan 15% , oleh karena itu, 85% ini perlu dalam proporsi yang tepat, dan itu pasti memberikan dukungan anggaran negara, "kata Johnny.
